LBH Kantara Sesalkan Putusan MK soal Ijazah Wapres, Soroti Pernyataan Tidak Ditemukannya Bukti Kelulusan dan Siap Tempuh Jalur MKMK

Lebih jauh, LBH Kantara menyayangkan berkembangnya kegaduhan politik dan hukum akibat penafsiran yang saling bertentangan terhadap pertimbangan putusan Mahkamah.

ⓘ Sponsor: ACNTimes

Menurut lembaga tersebut, Indonesia tengah menghadapi berbagai persoalan mendesak yang memerlukan perhatian serius pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat, mulai dari dampak bencana banjir di sejumlah wilayah Sumatera, ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, hingga tekanan ekonomi dan ketidakpastian akibat dinamika global.

Dalam situasi demikian, LBH Kantara menilai seluruh lembaga negara, termasuk lembaga peradilan, memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kejernihan komunikasi hukum serta tidak membiarkan pertimbangan hukum menimbulkan penafsiran yang semakin memperuncing perpecahan masyarakat.

“Kita sedang menghadapi berbagai persoalan nasional yang membutuhkan energi besar untuk diselesaikan. Korban bencana membutuhkan pemulihan, masyarakat membutuhkan kepastian ekonomi, dan negara harus menghadapi tantangan global. Karena itu, setiap lembaga negara perlu menjaga agar produk kewenangannya tidak justru menambah kegaduhan yang sebenarnya dapat dihindari melalui ketelitian dan kejelasan hukum,” demikian pandangan LBH Kantara.

LBH Kantara menegaskan bahwa kritik tersebut bukan dimaksudkan untuk menutup ruang pengujian terhadap persyaratan pendidikan pejabat publik. Sebaliknya, setiap dugaan ketidaksesuaian administrasi harus dapat diuji melalui mekanisme hukum yang sah, transparan, objektif, dan sesuai kewenangan lembaga terkait.

ⓘ Sponsor: ACNTimes

Namun, LBH Kantara mengingatkan bahwa kejelasan status hukum suatu dokumen tidak boleh dibangun hanya berdasarkan potongan pertimbangan putusan yang dilepaskan dari keseluruhan konteks pemeriksaan perkara.

Menurut LBH Kantara, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan konstitusi merupakan salah satu fondasi penting demokrasi. Oleh karena itu, setiap persoalan yang berpotensi menimbulkan keraguan terhadap kecermatan, independensi, dan akuntabilitas hakim perlu disikapi secara terbuka melalui mekanisme kelembagaan yang tersedia.