Pandora Muda Sedia: Hak Angket atau HMP Justru Bisa Menguatkan Wapres, Pemakzulan Gibran Sulit Terwujud Jika Berpijak pada Bukti dan Fakta Hukum

Pandora menegaskan bahwa sikapnya bukan merupakan penolakan terhadap hak konstitusional DPR maupun pembelaan tanpa syarat terhadap Gibran Rakabuming Raka. Sikap tersebut merupakan dorongan agar setiap persoalan ketatanegaraan diselesaikan melalui pembuktian yang adil dan sesuai konstitusi.

ⓘ Sponsor: ACNTimes

“Kalau memang ada dasar hukum dan bukti yang memenuhi persyaratan pemakzulan, silakan diuji melalui mekanisme konstitusi. Tetapi apabila yang berkembang hanya perbedaan penafsiran terhadap putusan pengadilan dan dokumen administrasi, jangan terburu-buru membangun kesimpulan bahwa seorang wakil presiden harus diberhentikan. Biarkan fakta hukum yang berbicara,” tegas Ajie.

Pada akhirnya, Pandora Muda Sedia berpandangan bahwa Hak Angket ataupun HMP tidak harus menjadi jalan menuju pemberhentian wakil presiden. Dalam negara demokrasi yang menjunjung supremasi hukum, mekanisme pengawasan dan pengujian konstitusional juga dapat menjadi sarana untuk mengakhiri ketidakpastian dan memperkuat legitimasi pejabat negara apabila tuduhan terhadapnya tidak terbukti.

“Pemakzulan bukan sekadar persoalan kuatnya tekanan politik, melainkan persoalan terpenuhinya syarat konstitusional dan pembuktian hukum. Jika seluruh proses dijalankan secara objektif, Pandora meyakini bahwa kebenaran hukum akan memberikan kepastian, baik bagi Wakil Presiden Gibran maupun bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Ajie Lingga.(red)