Pandora Muda Sedia: Hak Angket atau HMP Justru Bisa Menguatkan Wapres, Pemakzulan Gibran Sulit Terwujud Jika Berpijak pada Bukti dan Fakta Hukum

Perbedaan penilaian hukum tersebut, menurut Pandora, memperlihatkan pentingnya pembahasan secara komprehensif mengenai batas kewenangan peradilan tata usaha negara, akibat hukum pembatalan keputusan administrasi, serta hubungannya dengan mekanisme ketatanegaraan.

ⓘ Sponsor: ACNTimes

“Jangan sampai suatu persoalan yang masih memerlukan penjelasan mengenai konsekuensi hukumnya kemudian ditafsirkan secara berlebihan seolah-olah secara otomatis telah menggugurkan kedudukan seorang wakil presiden. Negara hukum menuntut adanya proses pembuktian, bukan sekadar kesimpulan yang dibangun melalui tekanan opini publik,” demikian penegasan Pandora.

Pandora menilai putusan Mahkamah Agung tetap wajib dihormati sesuai kekuatan hukumnya. Akan tetapi, akibat hukum putusan tersebut terhadap jabatan wakil presiden harus dianalisis berdasarkan ketentuan konstitusi yang mengatur pemberhentian pejabat negara.

Dalam konteks ini, Pandora berpandangan bahwa pihak yang menghendaki pemakzulan harus mampu menunjukkan secara konkret alasan konstitusional yang digunakan, relevansi alat bukti, serta hubungan hukum antara fakta yang dipersoalkan dengan ketentuan Pasal 7A UUD 1945.

Persoalan mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah juga perlu dibedakan dari pembuktian mengenai keseluruhan riwayat pendidikan seseorang. Pembatalan surat administrasi tidak dengan sendirinya menjadi putusan yang memastikan seseorang tidak pernah menempuh atau menyelesaikan pendidikan tertentu.

ⓘ Sponsor: ACNTimes

Sebaliknya, keberadaan dokumen pendidikan lain juga tidak otomatis menghapus akibat hukum pembatalan surat yang telah diputus pengadilan.

Oleh sebab itu, seluruh dokumen dan fakta yang relevan harus diuji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pandora mengingatkan bahwa penggunaan Hak Angket dan HMP tidak boleh direduksi menjadi instrumen persaingan politik. DPR memiliki hak konstitusional untuk melakukan pengawasan, tetapi penggunaan hak tersebut harus tetap menghormati pembagian kekuasaan dan kewenangan masing-masing lembaga negara.