Pandora Muda Sedia: Hak Angket atau HMP Justru Bisa Menguatkan Wapres, Pemakzulan Gibran Sulit Terwujud Jika Berpijak pada Bukti dan Fakta Hukum

Namun, pembuktian terhadap alasan-alasan tersebut harus dilakukan melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Karena itu, pembatalan sebuah dokumen administrasi tidak dapat secara otomatis disamakan dengan terpenuhinya syarat pemakzulan.

ⓘ Sponsor: ACNTimes

Pandora juga mencermati pernyataan advokat Hotman Paris Hutapea yang mempertanyakan hubungan antara amar dan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait polemik pendidikan Gibran.

Dalam penjelasannya, Hotman mempertanyakan penggunaan pertimbangan hukum yang membahas bukti pendidikan Gibran ketika amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Bagi Pandora, pertanyaan tersebut merupakan persoalan akademis yang patut memperoleh perhatian para ahli hukum tata negara dan hukum acara, terutama mengenai sejauh mana pertimbangan suatu putusan dapat digunakan sebagai dasar penilaian dalam perkara lain.

Meski demikian, Pandora menegaskan bahwa amar yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima harus dibaca bersama alasan hukumnya. Persoalan kedudukan hukum pemohon tidak selalu identik dengan ketiadaan kewenangan pengadilan, sehingga diperlukan pemeriksaan cermat terhadap keseluruhan putusan.

ⓘ Sponsor: ACNTimes

Pandora juga menyoroti perjalanan perkara surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang sebelumnya diperiksa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT.

Pada tingkat pertama, gugatan dinyatakan tidak diterima. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusan Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim tingkat banding menyatakan bahwa substansi persoalan berkaitan dengan persyaratan administrasi pencalonan wakil presiden dalam tahapan Pemilu 2024 yang telah memiliki mekanisme penyelesaian sengketa tersendiri.

Namun, dalam perkembangan berikutnya, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengambil kesimpulan berbeda dengan membatalkan putusan sebelumnya serta mengabulkan gugatan terhadap surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.