Pandora Muda Sedia: Hak Angket atau HMP Justru Bisa Menguatkan Wapres, Pemakzulan Gibran Sulit Terwujud Jika Berpijak pada Bukti dan Fakta Hukum

Apabila DPR memilih menggunakan HMP sebagai bagian dari mekanisme Pasal 7B UUD 1945, proses tersebut harus memenuhi ketentuan mengenai dukungan anggota DPR dan dilanjutkan melalui pemeriksaan Mahkamah Konstitusi sesuai prosedur yang berlaku.

ⓘ Sponsor: ACNTimes

Pandora menilai bahwa apabila tuduhan yang diajukan tidak mampu dibuktikan secara konstitusional, proses tersebut justru dapat menghasilkan kejelasan hukum yang memperkuat posisi wakil presiden.

Sebaliknya, apabila ditemukan bukti yang memenuhi alasan pemberhentian menurut konstitusi, seluruh pihak juga wajib menghormati mekanisme hukum yang berlaku tanpa memberikan perlakuan istimewa kepada siapa pun.

“Pandora Muda Sedia berpandangan bahwa upaya pemakzulan Gibran akan menghadapi tantangan pembuktian yang sangat berat apabila hanya bertumpu pada polemik surat penyetaraan pendidikan tanpa menunjukkan secara meyakinkan terpenuhinya alasan konstitusional pemberhentian. Karena itu, kami menilai proses HMP yang objektif justru dapat memperjelas dan bahkan memperkuat legitimasi wakil presiden,” ujar Ajie dalam rancangan pernyataan tersebut.

Lebih jauh, Pandora mengingatkan bahwa lembaga yudikatif harus senantiasa menjaga kemerdekaan dan integritasnya dari segala bentuk tekanan politik. Independensi peradilan merupakan prasyarat agar setiap putusan benar-benar lahir dari pemeriksaan hukum yang objektif, bukan dari kepentingan mempertahankan ataupun menjatuhkan kekuasaan.

ⓘ Sponsor: ACNTimes

Pandora juga meminta para elite politik tidak menjadikan perbedaan penafsiran hukum sebagai alasan untuk terus memperpanjang ketidakpastian politik nasional.

Di tengah berbagai tantangan ekonomi, pemulihan bencana, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemerataan pembangunan, pemerintah serta parlemen memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas.

Kritik terhadap pejabat negara merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, kritik tersebut harus dibedakan dari tuduhan yang memerlukan pembuktian hukum, terutama apabila menyangkut legitimasi jabatan yang diperoleh melalui proses pemilihan umum.