LBH Kantara Dukung Hak Konstitusional Gibran Tempuh Upaya Hukum, Ingatkan Lembaga Yudikatif Bebas dari Intrik Politik

Jakarta, 10 November 2026 — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kantara menyatakan dukungannya terhadap hak konstitusional Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, untuk memperoleh kepastian hukum melalui mekanisme peradilan yang sah, menyusul perkembangan polemik dokumen penyetaraan pendidikannya dan terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026.

ⓘ Sponsor: ACNTimes

Direktur LBH Kantara, Ajie Lingga, S.H., M.H., menegaskan bahwa persoalan hukum yang melibatkan seorang wakil presiden harus ditempatkan secara proporsional dalam kerangka negara hukum, bukan dijadikan ruang pertarungan kepentingan politik yang berpotensi melemahkan kewibawaan lembaga negara maupun kepercayaan masyarakat terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

Menurut LBH Kantara, keinginan Gibran untuk menempuh upaya hukum, termasuk kemungkinan Peninjauan Kembali (PK), sepanjang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, merupakan sikap yang patut dihormati sebagai bagian dari ikhtiar memperoleh kepastian hukum.

“LBH Kantara mendukung hak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mencari keadilan melalui setiap mekanisme hukum yang tersedia secara konstitusional. Namun, dukungan tersebut bukan berarti mengabaikan putusan pengadilan yang telah ada. Justru seluruh persoalan harus diselesaikan berdasarkan hukum, alat bukti, dan prosedur yang berlaku, bukan berdasarkan tekanan ataupun kepentingan politik,” ujar Ajie Lingga.

Ajie menilai polemik mengenai dokumen pendidikan seorang wakil presiden tidak boleh terus berkembang menjadi ketidakpastian hukum yang kemudian melahirkan berbagai penafsiran politik terhadap legitimasi jabatan konstitusional.

ⓘ Sponsor: ACNTimes

LBH Kantara mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, setiap proses penyelesaian sengketa harus menjunjung prinsip keadilan, kepastian hukum, independensi kekuasaan kehakiman, dan persamaan kedudukan di hadapan hukum.

Dalam konteks rencana PK, LBH Kantara juga memandang penting untuk memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 yang memberikan batasan terhadap kewenangan badan atau pejabat tata usaha negara dalam mengajukan peninjauan kembali.