LBH Kantara Dukung Hak Konstitusional Gibran Tempuh Upaya Hukum, Ingatkan Lembaga Yudikatif Bebas dari Intrik Politik

Karena itu, LBH Kantara mendorong agar seluruh pihak terlebih dahulu memastikan dasar hukum, kedudukan hukum pemohon, serta mekanisme yang secara sah dapat digunakan tanpa mengesampingkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

ⓘ Sponsor: ACNTimes

“Jangan sampai hukum kehilangan kewibawaannya karena ditarik ke dalam kepentingan politik praktis. Sebaliknya, jangan pula proses hukum digunakan sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan istimewa kepada pejabat negara. Prinsipnya sederhana, hukum harus berlaku adil bagi siapa pun,” tegas Ajie.

Lebih jauh, LBH Kantara meminta Mahkamah Agung, seluruh badan peradilan, serta aparat penegak hukum untuk senantiasa menjaga integritas dan independensinya dari segala bentuk intervensi, tekanan, maupun intrik politik.

Menurut Ajie, independensi kekuasaan kehakiman bukan hanya berarti terbebas dari campur tangan pemerintah, tetapi juga harus terlindungi dari tekanan kelompok politik, kekuatan ekonomi, maupun kepentingan lain yang berupaya memengaruhi proses dan hasil peradilan.

LBH Kantara menilai perbedaan pandangan hukum terhadap suatu putusan merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Akan tetapi, perbedaan tersebut seharusnya disampaikan melalui argumentasi yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan melalui penghakiman politik yang mendahului proses hukum.

ⓘ Sponsor: ACNTimes

“Polemik yang menyangkut jabatan wakil presiden tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi ruang multitafsir yang mengaburkan batas antara persoalan administrasi, pembuktian dokumen pendidikan, dan mekanisme konstitusional mengenai pemberhentian pejabat negara. Ketiganya memiliki konsekuensi hukum yang harus dibedakan secara cermat,” lanjut Ajie.

LBH Kantara juga mengingatkan bahwa pembatalan suatu keputusan administrasi negara tidak serta-merta dapat disamakan dengan pemberhentian seorang wakil presiden dari jabatannya. Persoalan pemberhentian presiden atau wakil presiden memiliki mekanisme konstitusional tersendiri sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Oleh sebab itu, setiap pihak diminta menghormati batas kewenangan masing-masing lembaga negara dan tidak membangun kesimpulan yang melampaui ruang lingkup putusan pengadilan.