LBH Kantara Dukung Hak Konstitusional Gibran Tempuh Upaya Hukum, Ingatkan Lembaga Yudikatif Bebas dari Intrik Politik

Ajie menambahkan, dinamika politik nasional saat ini membutuhkan kedewasaan seluruh elite dalam menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok. Perdebatan hukum yang berkepanjangan, apabila terus dibingkai sebagai pertarungan politik, berpotensi mengalihkan perhatian publik dari berbagai persoalan mendesak yang membutuhkan penyelesaian nyata.

ⓘ Sponsor: ACNTimes

“Bangsa ini membutuhkan stabilitas pemerintahan, kepastian hukum, pemulihan ekonomi, dan penyelesaian persoalan masyarakat. Karena itu, jangan sampai energi nasional terus terkuras oleh kegaduhan politik yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang jelas, transparan, dan berkeadilan,” ungkapnya.

Meski demikian, LBH Kantara menegaskan bahwa menjaga stabilitas politik tidak boleh dijadikan alasan untuk membatasi kritik masyarakat, menghalangi proses peradilan, ataupun mengesampingkan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Stabilitas ketatanegaraan yang sehat justru harus dibangun melalui penghormatan terhadap konstitusi, keterbukaan informasi, akuntabilitas pejabat publik, dan penegakan hukum yang konsisten.

“LBH Kantara tidak sedang menempatkan diri sebagai pembela kepentingan politik seorang wakil presiden. Kami berdiri pada prinsip bahwa setiap warga negara, termasuk pejabat negara, berhak mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Pada saat yang sama, tidak seorang pun boleh ditempatkan di atas hukum,” kata Ajie.

ⓘ Sponsor: ACNTimes

Sebagai penutup, LBH Kantara mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, partai politik, dan masyarakat sipil, untuk menghormati proses hukum serta tidak menjadikan lembaga peradilan sebagai arena perebutan kepentingan kekuasaan.

“Biarkan hukum bekerja berdasarkan konstitusi, fakta, dan alat bukti. Jangan sampai lembaga yudikatif terseret dalam intrik politik yang justru merusak kepercayaan publik. Keadilan harus ditegakkan tanpa keberpihakan, kepastian hukum harus dijaga, dan kewibawaan negara tidak boleh dikorbankan demi kepentingan politik sesaat,” pungkas Ajie Lingga.(red)