LBH Kantara Dukung Hak Konstitusional Gibran Tempuh Upaya Hukum, Ingatkan Lembaga Yudikatif Bebas dari Intrik Politik

Jakarta, 10 November 2026 — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kantara menyatakan dukungannya terhadap hak konstitusional Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, untuk memperoleh kepastian hukum melalui mekanisme peradilan yang sah, menyusul perkembangan polemik dokumen penyetaraan pendidikannya dan terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026.

ⓘ Sponsor: ACNTimes

Direktur LBH Kantara, Ajie Lingga, S.H., M.H., menegaskan bahwa persoalan hukum yang melibatkan seorang wakil presiden harus ditempatkan secara proporsional dalam kerangka negara hukum, bukan dijadikan ruang pertarungan kepentingan politik yang berpotensi melemahkan kewibawaan lembaga negara maupun kepercayaan masyarakat terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

Menurut LBH Kantara, keinginan Gibran untuk menempuh upaya hukum, termasuk kemungkinan Peninjauan Kembali (PK), sepanjang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, merupakan sikap yang patut dihormati sebagai bagian dari ikhtiar memperoleh kepastian hukum.

“LBH Kantara mendukung hak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mencari keadilan melalui setiap mekanisme hukum yang tersedia secara konstitusional. Namun, dukungan tersebut bukan berarti mengabaikan putusan pengadilan yang telah ada. Justru seluruh persoalan harus diselesaikan berdasarkan hukum, alat bukti, dan prosedur yang berlaku, bukan berdasarkan tekanan ataupun kepentingan politik,” ujar Ajie Lingga.

Ajie menilai polemik mengenai dokumen pendidikan seorang wakil presiden tidak boleh terus berkembang menjadi ketidakpastian hukum yang kemudian melahirkan berbagai penafsiran politik terhadap legitimasi jabatan konstitusional.

ⓘ Sponsor: ACNTimes

LBH Kantara mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, setiap proses penyelesaian sengketa harus menjunjung prinsip keadilan, kepastian hukum, independensi kekuasaan kehakiman, dan persamaan kedudukan di hadapan hukum.

Dalam konteks rencana PK, LBH Kantara juga memandang penting untuk memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 yang memberikan batasan terhadap kewenangan badan atau pejabat tata usaha negara dalam mengajukan peninjauan kembali.

Karena itu, LBH Kantara mendorong agar seluruh pihak terlebih dahulu memastikan dasar hukum, kedudukan hukum pemohon, serta mekanisme yang secara sah dapat digunakan tanpa mengesampingkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Jangan sampai hukum kehilangan kewibawaannya karena ditarik ke dalam kepentingan politik praktis. Sebaliknya, jangan pula proses hukum digunakan sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan istimewa kepada pejabat negara. Prinsipnya sederhana, hukum harus berlaku adil bagi siapa pun,” tegas Ajie.

Lebih jauh, LBH Kantara meminta Mahkamah Agung, seluruh badan peradilan, serta aparat penegak hukum untuk senantiasa menjaga integritas dan independensinya dari segala bentuk intervensi, tekanan, maupun intrik politik.

Menurut Ajie, independensi kekuasaan kehakiman bukan hanya berarti terbebas dari campur tangan pemerintah, tetapi juga harus terlindungi dari tekanan kelompok politik, kekuatan ekonomi, maupun kepentingan lain yang berupaya memengaruhi proses dan hasil peradilan.

LBH Kantara menilai perbedaan pandangan hukum terhadap suatu putusan merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Akan tetapi, perbedaan tersebut seharusnya disampaikan melalui argumentasi yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan melalui penghakiman politik yang mendahului proses hukum.

“Polemik yang menyangkut jabatan wakil presiden tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi ruang multitafsir yang mengaburkan batas antara persoalan administrasi, pembuktian dokumen pendidikan, dan mekanisme konstitusional mengenai pemberhentian pejabat negara. Ketiganya memiliki konsekuensi hukum yang harus dibedakan secara cermat,” lanjut Ajie.

LBH Kantara juga mengingatkan bahwa pembatalan suatu keputusan administrasi negara tidak serta-merta dapat disamakan dengan pemberhentian seorang wakil presiden dari jabatannya. Persoalan pemberhentian presiden atau wakil presiden memiliki mekanisme konstitusional tersendiri sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Oleh sebab itu, setiap pihak diminta menghormati batas kewenangan masing-masing lembaga negara dan tidak membangun kesimpulan yang melampaui ruang lingkup putusan pengadilan.

Ajie menambahkan, dinamika politik nasional saat ini membutuhkan kedewasaan seluruh elite dalam menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok. Perdebatan hukum yang berkepanjangan, apabila terus dibingkai sebagai pertarungan politik, berpotensi mengalihkan perhatian publik dari berbagai persoalan mendesak yang membutuhkan penyelesaian nyata.

“Bangsa ini membutuhkan stabilitas pemerintahan, kepastian hukum, pemulihan ekonomi, dan penyelesaian persoalan masyarakat. Karena itu, jangan sampai energi nasional terus terkuras oleh kegaduhan politik yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang jelas, transparan, dan berkeadilan,” ungkapnya.

Meski demikian, LBH Kantara menegaskan bahwa menjaga stabilitas politik tidak boleh dijadikan alasan untuk membatasi kritik masyarakat, menghalangi proses peradilan, ataupun mengesampingkan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Stabilitas ketatanegaraan yang sehat justru harus dibangun melalui penghormatan terhadap konstitusi, keterbukaan informasi, akuntabilitas pejabat publik, dan penegakan hukum yang konsisten.

“LBH Kantara tidak sedang menempatkan diri sebagai pembela kepentingan politik seorang wakil presiden. Kami berdiri pada prinsip bahwa setiap warga negara, termasuk pejabat negara, berhak mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Pada saat yang sama, tidak seorang pun boleh ditempatkan di atas hukum,” kata Ajie.

Sebagai penutup, LBH Kantara mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, partai politik, dan masyarakat sipil, untuk menghormati proses hukum serta tidak menjadikan lembaga peradilan sebagai arena perebutan kepentingan kekuasaan.

“Biarkan hukum bekerja berdasarkan konstitusi, fakta, dan alat bukti. Jangan sampai lembaga yudikatif terseret dalam intrik politik yang justru merusak kepercayaan publik. Keadilan harus ditegakkan tanpa keberpihakan, kepastian hukum harus dijaga, dan kewibawaan negara tidak boleh dikorbankan demi kepentingan politik sesaat,” pungkas Ajie Lingga.(red)