Pandora Muda Sedia: Hak Angket atau HMP Justru Bisa Menguatkan Wapres, Pemakzulan Gibran Sulit Terwujud Jika Berpijak pada Bukti dan Fakta Hukum

Jakarta – Wacana penggunaan Hak Angket maupun Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian di tengah polemik dokumen pendidikan dan putusan pengadilan yang berkembang menjadi perdebatan politik nasional.

ⓘ Sponsor: ACNTimes

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pandora Muda Sedia menilai bahwa penggunaan instrumen konstitusional DPR tidak seharusnya dipandang semata-mata sebagai ancaman terhadap keberlangsungan jabatan wakil presiden. Sebaliknya, apabila dilaksanakan secara objektif, transparan, dan berdasarkan pembuktian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, proses tersebut justru berpotensi memperkuat legitimasi konstitusional Gibran Rakabuming Raka.

Direktur LSM Pandora Muda Sedia, Ajie Lingga, S.H., M.H. , berpandangan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara kegaduhan politik, sengketa administrasi negara, dan pembuktian konstitusional yang dapat menjadi dasar pemberhentian seorang wakil presiden.

Menurutnya, ketiga persoalan tersebut tidak boleh dicampuradukkan hanya untuk membangun kesimpulan politik yang belum tentu memiliki landasan yuridis memadai.

“Apabila Hak Angket maupun Hak Menyatakan Pendapat benar-benar dijalankan berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan konstitusi, proses itu justru dapat menjadi kesempatan untuk menguji seluruh tuduhan secara terbuka. Jika tuduhan tidak terbukti memenuhi persyaratan konstitusional, maka legitimasi wakil presiden justru akan semakin kuat,” demikian pandangan yang disampaikan dalam pernyataan sikap Pandora Muda Sedia.

ⓘ Sponsor: ACNTimes

Pandora menilai bahwa berkembangnya opini mengenai kemungkinan pemakzulan Gibran perlu ditempatkan dalam kerangka Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konstitusi telah mengatur secara tegas bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, perbuatan tercela, ataupun terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Namun, pembuktian terhadap alasan-alasan tersebut harus dilakukan melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Karena itu, pembatalan sebuah dokumen administrasi tidak dapat secara otomatis disamakan dengan terpenuhinya syarat pemakzulan.

Pandora juga mencermati pernyataan advokat Hotman Paris Hutapea yang mempertanyakan hubungan antara amar dan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait polemik pendidikan Gibran.

Dalam penjelasannya, Hotman mempertanyakan penggunaan pertimbangan hukum yang membahas bukti pendidikan Gibran ketika amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Bagi Pandora, pertanyaan tersebut merupakan persoalan akademis yang patut memperoleh perhatian para ahli hukum tata negara dan hukum acara, terutama mengenai sejauh mana pertimbangan suatu putusan dapat digunakan sebagai dasar penilaian dalam perkara lain.

Meski demikian, Pandora menegaskan bahwa amar yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima harus dibaca bersama alasan hukumnya. Persoalan kedudukan hukum pemohon tidak selalu identik dengan ketiadaan kewenangan pengadilan, sehingga diperlukan pemeriksaan cermat terhadap keseluruhan putusan.

Pandora juga menyoroti perjalanan perkara surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang sebelumnya diperiksa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT.

Pada tingkat pertama, gugatan dinyatakan tidak diterima. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusan Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim tingkat banding menyatakan bahwa substansi persoalan berkaitan dengan persyaratan administrasi pencalonan wakil presiden dalam tahapan Pemilu 2024 yang telah memiliki mekanisme penyelesaian sengketa tersendiri.

Namun, dalam perkembangan berikutnya, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengambil kesimpulan berbeda dengan membatalkan putusan sebelumnya serta mengabulkan gugatan terhadap surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.

Perbedaan penilaian hukum tersebut, menurut Pandora, memperlihatkan pentingnya pembahasan secara komprehensif mengenai batas kewenangan peradilan tata usaha negara, akibat hukum pembatalan keputusan administrasi, serta hubungannya dengan mekanisme ketatanegaraan.

“Jangan sampai suatu persoalan yang masih memerlukan penjelasan mengenai konsekuensi hukumnya kemudian ditafsirkan secara berlebihan seolah-olah secara otomatis telah menggugurkan kedudukan seorang wakil presiden. Negara hukum menuntut adanya proses pembuktian, bukan sekadar kesimpulan yang dibangun melalui tekanan opini publik,” demikian penegasan Pandora.

Pandora menilai putusan Mahkamah Agung tetap wajib dihormati sesuai kekuatan hukumnya. Akan tetapi, akibat hukum putusan tersebut terhadap jabatan wakil presiden harus dianalisis berdasarkan ketentuan konstitusi yang mengatur pemberhentian pejabat negara.

Dalam konteks ini, Pandora berpandangan bahwa pihak yang menghendaki pemakzulan harus mampu menunjukkan secara konkret alasan konstitusional yang digunakan, relevansi alat bukti, serta hubungan hukum antara fakta yang dipersoalkan dengan ketentuan Pasal 7A UUD 1945.

Persoalan mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah juga perlu dibedakan dari pembuktian mengenai keseluruhan riwayat pendidikan seseorang. Pembatalan surat administrasi tidak dengan sendirinya menjadi putusan yang memastikan seseorang tidak pernah menempuh atau menyelesaikan pendidikan tertentu.

Sebaliknya, keberadaan dokumen pendidikan lain juga tidak otomatis menghapus akibat hukum pembatalan surat yang telah diputus pengadilan.

Oleh sebab itu, seluruh dokumen dan fakta yang relevan harus diuji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pandora mengingatkan bahwa penggunaan Hak Angket dan HMP tidak boleh direduksi menjadi instrumen persaingan politik. DPR memiliki hak konstitusional untuk melakukan pengawasan, tetapi penggunaan hak tersebut harus tetap menghormati pembagian kekuasaan dan kewenangan masing-masing lembaga negara.

Apabila DPR memilih menggunakan HMP sebagai bagian dari mekanisme Pasal 7B UUD 1945, proses tersebut harus memenuhi ketentuan mengenai dukungan anggota DPR dan dilanjutkan melalui pemeriksaan Mahkamah Konstitusi sesuai prosedur yang berlaku.

Pandora menilai bahwa apabila tuduhan yang diajukan tidak mampu dibuktikan secara konstitusional, proses tersebut justru dapat menghasilkan kejelasan hukum yang memperkuat posisi wakil presiden.

Sebaliknya, apabila ditemukan bukti yang memenuhi alasan pemberhentian menurut konstitusi, seluruh pihak juga wajib menghormati mekanisme hukum yang berlaku tanpa memberikan perlakuan istimewa kepada siapa pun.

“Pandora Muda Sedia berpandangan bahwa upaya pemakzulan Gibran akan menghadapi tantangan pembuktian yang sangat berat apabila hanya bertumpu pada polemik surat penyetaraan pendidikan tanpa menunjukkan secara meyakinkan terpenuhinya alasan konstitusional pemberhentian. Karena itu, kami menilai proses HMP yang objektif justru dapat memperjelas dan bahkan memperkuat legitimasi wakil presiden,” ujar Ajie dalam rancangan pernyataan tersebut.

Lebih jauh, Pandora mengingatkan bahwa lembaga yudikatif harus senantiasa menjaga kemerdekaan dan integritasnya dari segala bentuk tekanan politik. Independensi peradilan merupakan prasyarat agar setiap putusan benar-benar lahir dari pemeriksaan hukum yang objektif, bukan dari kepentingan mempertahankan ataupun menjatuhkan kekuasaan.

Pandora juga meminta para elite politik tidak menjadikan perbedaan penafsiran hukum sebagai alasan untuk terus memperpanjang ketidakpastian politik nasional.

Di tengah berbagai tantangan ekonomi, pemulihan bencana, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemerataan pembangunan, pemerintah serta parlemen memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas.

Kritik terhadap pejabat negara merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, kritik tersebut harus dibedakan dari tuduhan yang memerlukan pembuktian hukum, terutama apabila menyangkut legitimasi jabatan yang diperoleh melalui proses pemilihan umum.

Pandora menegaskan bahwa sikapnya bukan merupakan penolakan terhadap hak konstitusional DPR maupun pembelaan tanpa syarat terhadap Gibran Rakabuming Raka. Sikap tersebut merupakan dorongan agar setiap persoalan ketatanegaraan diselesaikan melalui pembuktian yang adil dan sesuai konstitusi.

“Kalau memang ada dasar hukum dan bukti yang memenuhi persyaratan pemakzulan, silakan diuji melalui mekanisme konstitusi. Tetapi apabila yang berkembang hanya perbedaan penafsiran terhadap putusan pengadilan dan dokumen administrasi, jangan terburu-buru membangun kesimpulan bahwa seorang wakil presiden harus diberhentikan. Biarkan fakta hukum yang berbicara,” tegas Ajie.

Pada akhirnya, Pandora Muda Sedia berpandangan bahwa Hak Angket ataupun HMP tidak harus menjadi jalan menuju pemberhentian wakil presiden. Dalam negara demokrasi yang menjunjung supremasi hukum, mekanisme pengawasan dan pengujian konstitusional juga dapat menjadi sarana untuk mengakhiri ketidakpastian dan memperkuat legitimasi pejabat negara apabila tuduhan terhadapnya tidak terbukti.

“Pemakzulan bukan sekadar persoalan kuatnya tekanan politik, melainkan persoalan terpenuhinya syarat konstitusional dan pembuktian hukum. Jika seluruh proses dijalankan secara objektif, Pandora meyakini bahwa kebenaran hukum akan memberikan kepastian, baik bagi Wakil Presiden Gibran maupun bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Ajie Lingga.(red)