Pandora Muda Sedia: Hak Angket atau HMP Justru Bisa Menguatkan Wapres, Pemakzulan Gibran Sulit Terwujud Jika Berpijak pada Bukti dan Fakta Hukum

Jakarta – Wacana penggunaan Hak Angket maupun Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian di tengah polemik dokumen pendidikan dan putusan pengadilan yang berkembang menjadi perdebatan politik nasional.

ⓘ Sponsor: ACNTimes

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pandora Muda Sedia menilai bahwa penggunaan instrumen konstitusional DPR tidak seharusnya dipandang semata-mata sebagai ancaman terhadap keberlangsungan jabatan wakil presiden. Sebaliknya, apabila dilaksanakan secara objektif, transparan, dan berdasarkan pembuktian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, proses tersebut justru berpotensi memperkuat legitimasi konstitusional Gibran Rakabuming Raka.

Direktur LSM Pandora Muda Sedia, Ajie Lingga, S.H., M.H. , berpandangan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara kegaduhan politik, sengketa administrasi negara, dan pembuktian konstitusional yang dapat menjadi dasar pemberhentian seorang wakil presiden.

Menurutnya, ketiga persoalan tersebut tidak boleh dicampuradukkan hanya untuk membangun kesimpulan politik yang belum tentu memiliki landasan yuridis memadai.

“Apabila Hak Angket maupun Hak Menyatakan Pendapat benar-benar dijalankan berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan konstitusi, proses itu justru dapat menjadi kesempatan untuk menguji seluruh tuduhan secara terbuka. Jika tuduhan tidak terbukti memenuhi persyaratan konstitusional, maka legitimasi wakil presiden justru akan semakin kuat,” demikian pandangan yang disampaikan dalam pernyataan sikap Pandora Muda Sedia.

ⓘ Sponsor: ACNTimes

Pandora menilai bahwa berkembangnya opini mengenai kemungkinan pemakzulan Gibran perlu ditempatkan dalam kerangka Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konstitusi telah mengatur secara tegas bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, perbuatan tercela, ataupun terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.