Indonesia di Persimpangan Jalan: Menguji Relevansi Isu Penyadapan dan Pemakzulan di Tengah Persoalan Nyata Rakya

Persoalan serupa juga terjadi pada pendidikan dasar dan menengah. Di sejumlah daerah, keterbatasan akses transportasi, jarak sekolah, kondisi infrastruktur, dan kebutuhan penunjang pendidikan dapat menjadi hambatan bagi anak-anak untuk melanjutkan sekolah.

ⓘ Sponsor: ACNTimes

Negara harus memastikan bahwa pendidikan tidak berubah menjadi privilese bagi mereka yang memiliki kemampuan finansial lebih baik. Kesempatan memperoleh pendidikan bermutu merupakan hak yang harus diperjuangkan secara nyata melalui kebijakan anggaran, pemerataan fasilitas, dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan.

Ironi pembangunan nasional semakin terlihat ketika persoalan akses listrik masih ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, dalam sejumlah pernyataan publik menyebut masih terdapat sekitar 11.000 desa yang belum memperoleh akses kelistrikan secara memadai.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat penting bahwa pembangunan infrastruktur dasar belum selesai, meskipun Indonesia telah memasuki era digitalisasi, kecerdasan buatan, transformasi industri, dan berbagai proyek pembangunan berskala besar.

Ketika masyarakat perkotaan membicarakan kendaraan listrik, pusat data, dan teknologi masa depan, sebagian masyarakat di wilayah terpencil masih berjuang memperoleh penerangan yang andal untuk rumah, sekolah, fasilitas kesehatan, dan kegiatan ekonomi mereka.

ⓘ Sponsor: ACNTimes

Kesenjangan seperti ini seharusnya menjadi perhatian utama dalam menentukan prioritas pembangunan. Kemajuan teknologi merupakan kebutuhan, tetapi pemerataan infrastruktur dasar adalah fondasi yang tidak boleh ditinggalkan.

Pemerintah telah menetapkan target perluasan akses listrik hingga 2029–2030. Target tersebut perlu disertai peta jalan yang terukur, dukungan pembiayaan, pengawasan pelaksanaan, serta transparansi mengenai wilayah yang telah dan belum mendapatkan pelayanan.

Di sektor energi, stabilitas tarif listrik dan harga bahan bakar tertentu memang dapat membantu menjaga daya beli masyarakat. Namun, harga yang relatif tidak berubah bukan berarti seluruh persoalan energi telah selesai. Keterjangkauan juga ditentukan oleh pendapatan masyarakat, ketersediaan pasokan, biaya distribusi, dan pemerataan akses.