Indonesia di Persimpangan Jalan: Menguji Relevansi Isu Penyadapan dan Pemakzulan di Tengah Persoalan Nyata Rakya

Setiap pejabat negara perlu memahami bahwa di balik perdebatan politik terdapat jutaan masyarakat yang menunggu keputusan nyata. Mereka tidak membutuhkan pertunjukan kekuasaan. Mereka membutuhkan kepastian bahwa pemerintah bekerja, pelayanan publik membaik, lapangan pekerjaan tersedia, harga kebutuhan terjangkau, dan masa depan anak-anak mereka memperoleh perhatian yang layak.

ⓘ Sponsor: ACNTimes

Persoalan yang tidak kalah mendesak adalah pemulihan wilayah Sumatera setelah bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025. Hampir satu tahun berlalu, proses rehabilitasi dan rekonstruksi masih menjadi agenda penting pemerintah.

Pada 9 November 2026, pemerintah pusat kembali mengevaluasi perkembangan pemulihan pascabencana tersebut. Satuan tugas pemerintah menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah kabupaten yang membutuhkan perhatian khusus, sementara bencana susulan turut merusak sebagian infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki.

Keadaan tersebut mengingatkan kita bahwa pemulihan bencana tidak boleh diukur hanya dari jumlah rapat koordinasi, besaran anggaran yang diumumkan, atau banyaknya kunjungan pejabat ke lokasi terdampak.

Bagi korban bencana, pemulihan berarti memiliki kembali rumah yang aman, jalan yang dapat dilalui, jembatan yang menghubungkan desa, sekolah yang berfungsi, fasilitas kesehatan yang tersedia, serta kesempatan untuk kembali bekerja dan memperoleh penghasilan.

ⓘ Sponsor: ACNTimes

Negara perlu memastikan bahwa setiap program rehabilitasi benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak, memiliki jadwal penyelesaian yang jelas, serta dapat diawasi secara terbuka. Jangan sampai masyarakat yang telah kehilangan harta benda akibat bencana harus kembali menghadapi ketidakpastian akibat lambatnya administrasi, persoalan pendataan, atau lemahnya koordinasi antarlembaga.

Pada saat yang sama, ancaman kebakaran hutan dan lahan juga tidak boleh dipandang sebagai persoalan musiman yang cukup ditangani ketika kabut asap telah mengganggu aktivitas masyarakat. Pengendalian kebakaran, pengawasan kawasan rawan, perlindungan gambut, dan penegakan hukum lingkungan harus dilakukan secara berkelanjutan.