Ini bukan soal iri terhadap alumni tertentu. Ini soal keadilan negara kepada seluruh aparaturnya. Sebab birokrasi yang sehat tidak boleh membangun hierarki tak resmi berdasarkan almamater. Negara tidak boleh membiarkan satu jalur pendidikan berubah menjadi kasta birokrasi yang secara de facto lebih berhak atas jabatan dibanding jalur lain.
Lebih berbahaya lagi, dominasi yang terlalu lama juga berisiko melahirkan homogenitas berpikir, kultur saling lindung, dan pembentukan lingkar kekuasaan yang sulit ditembus kritik. Bila semua titik strategis terlalu dikuasai oleh jejaring yang sama, maka evaluasi internal bisa menjadi lemah, keberanian koreksi mengecil, dan resistensi terhadap pembaruan makin besar.
Karena itu, Presiden dan Wakil Presiden harus melihat isu ini sebagai bahan pertimbangan kebijakan nasional. Bea Cukai tidak boleh terus dibaca semata sebagai unit teknis penerimaan negara. Ia adalah institusi perbatasan, institusi fiskal, institusi pengawasan, dan institusi yang menyangkut hajat ekonomi nasional. Bila di dalamnya ada kesan kuat tentang ketidakadilan karier dan dominasi alumni tertentu, maka itu bukan lagi isu internal. Itu adalah isu tata kelola negara.
Sudah saatnya ada audit serius dan terbuka terhadap pola promosi, mutasi, dan distribusi jabatan di DJBC. Audit itu harus memeriksa distribusi jabatan berdasarkan jalur pendidikan dan rekrutmen, rata-rata kecepatan karier, konsistensi penerapan sistem merit, serta potensi conflict of interest yang lahir dari dominasi jejaring alumni. Langkah seperti ini justru akan menyelamatkan institusi, bukan melemahkannya.
Sebab kalau benar sistem merit sudah berjalan, Bea Cukai tidak perlu takut membuka data. Tetapi kalau sistem itu ternyata masih lebih banyak bekerja di atas kertas ketimbang dalam kenyataan, maka negara harus berani membenahinya dari akar.
Rakyat Indonesia harus tahu bahwa ketidakadilan dalam birokrasi tidak selalu berbentuk uang suap. Kadang ia hadir dalam bentuk yang lebih halus namun sama berbahayanya: kesempatan yang tidak setara, jalur karier yang tidak seimbang, dan jabatan yang berputar pada kelompok yang itu-itu saja.
Simak berita dan artikel lainnya melalui saluran kami di Channel WhatsApp

Tinggalkan Balasan