Harus diakui, STAN memang sejak lama menjadi pemasok SDM utama bagi Kementerian Keuangan, termasuk DJBC. Dalam kajian yang diterbitkan di lingkungan PKN STAN sendiri disebutkan bahwa pendidikan di bawah Kementerian Keuangan dirancang agar lulusannya sesuai kebutuhan organisasi, dan perjalanan kelembagaan STAN/PKN STAN memang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan SDM pengelolaan keuangan negara.
Tetapi negara tidak boleh berhenti pada logika “karena dari dulu begitu”. Dalam negara modern, apalagi setelah sekian lama reformasi birokrasi digembar-gemborkan, ukuran utama bukan lagi asal sekolah, melainkan apakah promosi dan mutasi benar-benar berjalan dengan prinsip meritokrasi.
Di sinilah letak masalah besar yang kini patut dibaca publik dengan jernih. Kementerian Keuangan sendiri melalui PMK 224/PMK.01/2020 menegaskan bahwa manajemen karier, termasuk pengembangan karier, pola karier, mutasi, dan promosi, harus dilaksanakan berdasarkan Sistem Merit.
Pada level nasional, Kementerian PANRB menegaskan sistem merit adalah penyelenggaraan manajemen ASN berdasarkan meritokrasi, yakni kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, integritas, dan moralitas. BKN juga menegaskan promosi PNS semestinya dilakukan berdasarkan perbandingan objektif atas kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan jabatan.
Kalau begitu, pertanyaan utamanya menjadi sederhana tetapi serius: apakah dominasi alumni D3 STAN di Bea Cukai benar-benar lahir dari keunggulan objektif yang terukur, atau justru ada pola karier yang sejak awal diciptakan agar lingkaran alumni tertentu tetap menjadi kelompok utama?
Pertanyaan ini bukan lahir dari kebencian terhadap STAN. Bukan pula serangan terhadap alumni D3 STAN sebagai individu. Banyak alumni STAN yang memang cerdas, disiplin, tahan tekanan, dan kaya pengalaman lapangan.
Namun, ketika satu kelompok tampak begitu dominan dalam peta jabatan dari tahun ke tahun, sementara jalur lain nyaris selalu tertahan di lapis bawah, maka wajar bila publik mulai curiga bahwa yang bekerja bukan semata kompetensi, melainkan juga kultur internal, jejaring almamater, dan sistem reproduksi kekuasaan yang tak tertulis.
Simak berita dan artikel lainnya melalui saluran kami di Channel WhatsApp
Tinggalkan Balasan