Ajie menegaskan, yang harus diuji bukan isu alumninya, melainkan apakah ada pola konsentrasi pengaruh, patronase, dan estafet kekuasaan yang membuat rotasi jabatan tidak sepenuhnya ditentukan oleh kebutuhan institusi dan agenda reformasi pimpinan baru.
Karena itu, LBH Kantara meminta Menkeu Purbaya memastikan bahwa seluruh kebijakan penempatan pejabat benar-benar lahir dari prinsip meritokrasi, integritas, dan kebutuhan pembenahan, bukan dari dominasi kelompok tertentu.
Selain itu, LBH Kantara turut menyoroti jabatan Heru Pambudi di luar Kemenkeu. Berdasarkan informasi publik yang masih tercantum dalam dokumen dan publikasi korporasi Pertamina, nama Heru Pambudi tercatat sebagai Komisaris Pertamina.
Karena itu, jika pemerintah sungguh-sungguh ingin menegaskan pesan reformasi dan menghindari konflik persepsi publik, LBH Kantara meminta agar posisi komisaris tersebut juga segera dievaluasi dan diganti.
Permintaan ini dinilai penting agar agenda pembenahan tidak berhenti di lingkungan kementerian, tetapi juga menyentuh entitas BUMN strategis yang berkaitan dengan kepercayaan publik.
LBH Kantara mengingatkan, publik belum lupa pada berbagai kegaduhan yang dalam beberapa bulan terakhir menyeret nama institusi Kemenkeu, terutama dari sektor Bea Cukai. Dari operasi tangkap tangan KPK, pengusutan dugaan permainan impor, hingga penanganan perkara ekspor CPO-POME, semuanya telah membentuk persepsi bahwa problem yang dihadapi bukan lagi insidental, melainkan bisa saja mencerminkan persoalan tata kelola yang lebih dalam.
Karena itu, pergantian Heru dari kursi Sekjen seharusnya dibaca bukan sebagai akhir, melainkan awal dari pembongkaran menyeluruh terhadap pola lama yang selama ini dinilai terlalu nyaman bercokol di pusat-pusat kendali birokrasi.
“Purbaya sudah memulai satu langkah penting. Sekarang publik menunggu keberanian untuk menuntaskan. Ganti yang perlu diganti, audit yang perlu diaudit, telusuri semua dugaan peran dan jejaring lama, termasuk di Bea Cukai, pengawasan internal, dan kursi-kursi komisaris BUMN yang beririsan. Reformasi tidak boleh setengah hati,” tutup Ajie Lingga. (red)
Simak berita dan artikel lainnya melalui saluran kami di Channel WhatsApp

Tinggalkan Balasan