Sekjen Kemenkeu Dicopot, LBH Kantara: Saatnya Putus Rantai Lama dan Evaluasi Jejaringnya

Rangkaian fakta ini, menurut LBH Kantara, menunjukkan bahwa tuntutan pembersihan struktural di lingkungan Kemenkeu memang memiliki dasar urgensi yang kuat.

ⓘ Sponsor: ACNTimes

Ajie mengatakan, karena itu LBH Kantara mendesak agar langkah penyegaran di level Sekjen segera diikuti dengan evaluasi terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Menurutnya, ketika berbagai persoalan serius berulang di sektor strategis seperti Bea Cukai, maka fungsi pengawasan internal juga wajar diminta pertanggungjawaban moral dan institusionalnya. Saat ini jabatan Inspektur Jenderal Kemenkeu masih dipegang Awan Nurmawan Nuh.

Bagi LBH Kantara, posisi tersebut harus ikut dievaluasi secara objektif untuk memastikan pengawasan internal tidak sekadar formal, tetapi benar-benar efektif membaca potensi penyimpangan dan memutus rantai perlindungan birokratis di lingkungan Kemenkeu.

LBH Kantara juga meminta agar seluruh dugaan keterlibatan, peran, pengaruh, maupun kemungkinan jejaring loyalitas yang beririsan dengan Heru Pambudi selama berkiprah di lingkungan Kemenkeu, terutama yang berkaitan dengan Bea Cukai, ditelusuri secara menyeluruh dan transparan.

ⓘ Sponsor: ACNTimes

Permintaan itu, kata Ajie, bukan berarti langsung menyimpulkan adanya kesalahan pidana, melainkan bentuk kehati-hatian publik agar proses reformasi tidak terhambat oleh bayang-bayang struktur lama yang masih bertahan melalui penempatan orang-orang kunci di jabatan strategis.

“Kalau memang tidak ada masalah, justru audit terbuka dan evaluasi menyeluruh akan membersihkan nama pihak-pihak yang selama ini disorot. Tapi kalau ada mata rantai pengaruh yang selama ini ikut menentukan mutasi, promosi, atau arah kebijakan, maka itu harus diputus sekarang juga. Jangan tunggu meledak lagi skandal berikutnya,” ujar Ajie.

Menurut LBH Kantara, informasi yang beredar di kalangan internal maupun pengamat birokrasi mengenai kuatnya jejaring angkatan tertentu di lingkungan Bea Cukai, mulai dari level sekretariat, jabatan eselon, hingga wilayah, patut menjadi bahan audit kepegawaian dan evaluasi promosi-mutasi secara independen.