ACEH TAMIANG – Rapat paripurna DPRK Aceh Tamiang pada Selasa (11/8/2026) menjadi panggung bagi seluruh fraksi di dewan untuk membedah arah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Dalam sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRK, Muhammad Nur, SE, kelima fraksi menyampaikan catatan kritis mulai dari isu ketahanan bencana, lonjakan inflasi, hingga masalah kemandirian keuangan daerah.
Sorotan awal datang dari Fraksi Partai Aceh melalui juru bicaranya, Aisyah Suci Amelia, yang menekan pemerintah daerah untuk memaparkan strategi konkret dalam memulihkan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan pascabencana banjir. Tak hanya sektor riil, Fraksi PA juga mempertanyakan komitmen dan target perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari jajaran BUMD lokal, seperti PT Rebong Permai Jaya, PT Kwala Simpang Petroleum, dan PT Petro Tamiang Raya.
Persoalan ekonomi mikro juga tak luput dari perhatian Fraksi Partai Gerindra. Lewat juru bicara M. Luthfi Hidayat, Gerindra membunyikan alarm atas tingginya tekanan inflasi tahunan yang mencapai 7,59 persen per Januari. Kenaikan drastis pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang menyentuh angka 25,06 persen dinilai berpotensi menggerus daya beli warga, mendongkrak biaya produksi usaha, serta menghantam masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, Gerindra mendesak optimasi peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan penguncian agenda stabilitas harga sebagai prioritas APBK 2027.
Di sisi lain, Fraksi Partai Demokrat melalui Dody Fahrizal menguliti ketergantungan Aceh Tamiang yang masih sangat tinggi terhadap dana transfer dari pusat. Target PAD sebesar Rp97,817 miliar dianggap belum cukup kuat untuk menopang kemandirian pembangunan. Menurut Demokrat, kunci utama pengetasan kemiskinan terletak pada pertumbuhan ekonomi daerah yang nyata, yang mampu membuka lapangan kerja serta memberikan dampak langsung bagi warga kelas menengah ke bawah.
Nada serupa mengenai dampak bencana disampaikan Fraksi Partai NasDem. Juru bicara M. Salman Alfarizi menekankan bahwa pemulihan infrastruktur fisik tidak boleh sekadar menambal kerusakan, tetapi harus berorientasi pada ketahanan wilayah jangka panjang. NasDem pun mendorong Pemkab untuk tidak menanggung beban rehabilitasi dan rekonstruksi sendiri, melainkan memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi maupun pusat agar APBK tidak kedodoran. Selain itu, seleksi calon direksi tiga BUMD juga diminta dilakukan secara profesional agar unit usaha daerah tersebut mampu menjadi mesin penggerak ekonomi.
Sebagai penutup pandangan umum, Fraksi Sekate Sepakat yang diwakili Hajarul Aswat mengingatkan pentingnya menjaga hubungan kemitran yang harmonis antara legislatif dan eksekutif. Mewakili suara masyarakat, pihak dewan berharap penyusunan KUA-PPAS 2027 mengedepankan asas keterbukaan dan keterpaduan tujuan.
Seluruh dokumen pandangan umum fraksi yang telah diserahkan pimpinan sidang selanjutnya diteruskan kepada Wakil Bupati Aceh Tamiang, Ismail. Dokumen tersebut akan menjadi pijakan bagi pemerintah daerah dalam menyusun jawaban resmi pada agenda paripurna berikutnya.
Simak berita dan artikel lainnya melalui saluran kami di Channel WhatsApp
Tinggalkan Balasan